HUKUMPOLITIK

Indonesia Muda: Desak Jokowi Harus Minta Maaf Kepada Prabowo Subianto

Jakarta – Pertanyaan Capres Petahana Joko Widodo dalam debat capres-cawapres kedua yang menyatakan Prabowo Subianto atas penguasaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) di Aceh dan Kalimantan mengisyaratkan ketidaktahuannya sebagai Kepala Negara dan sekaligus sebagai calon presiden.

Ada lima prinsip dasar yang melatar belakangi kelahiran UUPA yaitu, pertama, pembaruan hukum agraria agraria kolonial menuju hukum agraria nasional, kedua,  yang menjamin kepastian hukum, ketiga,  Penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah di Indonesia, keempat, mengakhiri penghisapan feodal dan perombakan struktur penguasaan tanah, dan kelima sebagai wujud implementasi atas pasal 33 UUD 1945.

Tim Advokasi dan Hukum Indonesia Muda, Ali Zubeir Hasibuan, SH mengatakan, dari kelima prinsip yang melatar belakangi lahirnya UUPA diatas,lebih mengedepankan semangat Nasionalisme dalam bidang pertanahan dan merupakan Wujud nyata Penguasaan atas Tanah Oleh Negara,” dalam realesnya, Jakarta, Senin ( 18/2/2019).

Zubeir menambahkan, jika kita melihat program sertifikasi tanah  yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi lebih mengutamakan kepelimilikan Pribadi. Cara berbikir Jokowi yang lebih mengedepankan Hak milik Pribadi yang mewarnai program sertifikasi Tanah, membuat Jokowi menuduh serampangan Kepada bapak Prabowo Subianto.

“Tuduhan serampangan ini tentunya tidak mengherankan, sesuai dengan karakter Ugal-ugalannya Bapak Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan selama empat tahun yang tidak berdampak pada kesejahtraan rakyat Indonesia,” terangnya.

Wujud penguasaan Negara atas Tanah yang tertuang dalam Prinsip Dasar UUPA, mengatur tentang penggunaan Tanah yang dapat Mensejahtrakan Rakyat Indonesia.

Masih menurut Zubeir, Salah Satunya diatur dalam Pasal 28 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi.

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain,” jelasnya.

“Pemberian HGU tentunya memberikan Pemasukan kepada kepada Kas Negara, yang menggaji Pegawai Pemerintahan yang dipimpin Bapak Joko Widodo secara Ugal-ugalan selama 4 tahun,” terangnya.

“Disamping itu juga HGU menciptakan Lapangan Pekerjaan lebih banyak kepada Rakyat Indonesia,” tambahnya.

Hak Guna Usaha milik Perusahaan Yang kelola Bapak Prabowo Subianto yang sewaktu-waktu bisa dikembalikan ke negara. Tentunya sangat berbeda dengan Program Sertifikasi Tanah Bapak Joko widodo yang mengedepankan Kepemilikan Pribadi dimana dapat dikembalikan kepada negara harus melalu ketetapan Pengadilan, Ganti Rugi dan atau Jual Beli dengan Pemerintah.

“Disamping tuduhan serampangan Bapak Joko widodo mungkin Lupa, Sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare,” ungkapnya.

“Kelompok perusahaan itu dikendalikan 29 taipan yang perusahaan induknya terdaftar di bursa efek, baik di Indonesia dan luar negeri,” tegasnya.

Dimana dalam Proses Penguasaan dan Penerbitan HGU nya masih menyisakan segudang masalah bagi masyarakat adat dan Petani sampai sekarang,” ketusnya.

Siapa para taipan–taipan yang dalam bahasa Jepang artinya tuan besar–yang menguasai kelompok perusahaan sawit itu?

Masih menurut Zubeir, taipan-taipan yang dimaksud tersebut adalah, Grup Wilmar (dimiliki Martua Sitorus dkk), Sinar Mas (Eka Tjipta Widjaja), Raja Garuda Mas (Sukanto Tanoto), Batu Kawan (Lee Oi Hian asal Malaysia), Salim (Anthoni Salim), Jardine Matheson  (Henry Kaswick, Skotlandia), Genting  (Lim Kok Thay, Malaysia), Sampoerna (Putera Sampoerna),Dan Surya Dumai (Martias dan Ciliandra Fangiono).

“Lalu Grup Anglo-Eastern (Lim Siew Kim, Malaysia), Austindo (George Tahija), BW Plantation-Rajawali (Peter Sondakh), Darmex Agro (Surya Darmadi), DSN (TP Rachmat dan Benny Subianto), Gozco (Tjandra Gozali), Harita (Lim Hariyanto Sarwono), IOI (Lee Shin Cheng, Malaysia), Kencana Agri (Henry Maknawi), Musim Mas (Bachtiar Karim), Sungai Budi (Widarto dan Santosa Winata), Tanjung Lingga (Abdul Rasyid), Tiga Pilar Sejahtera (Priyo Hadi, Stefanus Joko, dan Budhi Istanto).

“Disamping itu Perusahaan Luhut Binsar Panjaitan Sejak tahun 2005, Grup Toga Sejahtera Kalimantan Timur (Kaltim) , PT Perkebunan Kaltim Utama I (PKU) dan PT Kutai Energi, disebut-sebut telah mengambil 1.300,59 hektar. Ijin lokasi diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004, tanpa sosialisasi dan pembebasan tanah kepada kelompok tani dan masyarakat adat,” ungkapnya.

“Dari prinsip dasar yang melatar Belakangi Lahirnya Undang-undang Pokok Agraria dan Segudang Masalah yang bertahun-tahun bergejolak dimasyarakat akibat Penerbitan Hak Guna Usaha Kepada beberapa Group Yang telah kami uraikan diatas,” ketusnya.

“Sebagai seorang presiden sudah Sepantasnya Bapak Joko Widodo Mencabut tudingan Nuansa cara Pandang mengedepankan Hak Milik Pribadi dari pada Penguasaan Negara atas Tanah pada Debat Pilpres yang diselenggarakan 17 Februari kemaren dan memohon maaf kepada Bapak Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Leave a Response