POLITIK

Indonesia Muda Sebut Dwi Fungsi TNI Hanya Bangkitkan Hantu Disiang Bolong

Sejarah panjang Dwi fungsi ABRI telah menyisakan banyak peristiwa di zaman Orde baru. Pada setiap peristiwa telah memacu bangsa Indonesia untuk berubah menciptakan tataran Pemerintahan yang menjalankan pemerintahan secara manusiawi. Untuk mencapai pada titik Reformasi butuh waktu panjang dan bahkan hampir setengah abad lamanya. Sehingga sangat tidak Jarang kita menemui masyarakat yang trauma dengan sistim Dwi Fungsi ABRI yang pernah ada.

Reformasi dijadikan titik awal transisi Demokrasi dan Pembangunan Pemerintahan yang menjalankan Negara secara manusiawi. Lantas Apa tujuan sebahagian kalangan mengajukan pemberlakuan Dwi Fungsi TNI..? Hanya karena alasan Lembaga-lembaga negara dan non kementerian membutuhkan Keahlian yang dimiliki TNI.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Indonesia Muda Andi Tenri Ajeng untuk mencapai pada titik Reformasi butuh waktu panjang dan bahkan hampir setengah abad lamanya. Sehingga sangat tidak Jarang kita menemui masyarakat yang trauma dengan sistim Dwi Fungsi ABRI yang pernah ada.

“Kami pikir, Kita punya banyak tenaga yang mampu melahirkan tenaga Ahli yang di butuh dalam berbagai bidang. Tanpa Harus menarik-narik TNI secara Organisasi kedalam kepentingan sempit yang dapat mengurangi profesionalan TNI.

Pengajuan sebahagian kalangan untuk memberlakukan Dwi Fungsi TNI hanya semangat membangkitkan hantu disiang bolong. “Kata Andi Tenri Ajeng, Wasekjen Indonesia Muda, Pakar Anies Sandi bidang Konflik dan Hubungan Antar Golongan, pada Pilkada DKI 2017 lalu, dalam rilisnya, Jakarta, Jumat (28/2/2019).

Lebih lanjut ia katakan, kami dari Indonesia Muda menyayangkan dan Mengutuk kalangan yang mencoba menciderai proses transisi Demokrasi berbangsa, dengan mencoba kita ke masa lalu dengan sistim yang sama.

Sebelumnya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan kemungkinan masuknya personal TNI ke sejumlah kementrian dan lembaga.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku, dirinya tengah menunggu revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 agar perwira menengah dan perwira tinggi TNI bisa berdinas di lembaga negara. Pasalnya, saat ini ada 500 pamen dari tiga matra non-job

 

Leave a Response