POLITIK

Golput, Oposisi dan Kritik

Jakarta – Sebagai aktivis atau orang pergerakan tentu anda paham lahirnya GOLPUT sebagai salah satu model gerakan politik di Indonesia.

Lucu rasanya ketika aktivis yg lupa diri atau orang yangg pura-pura jadi aktivis (yang tidak pernah demonstrasi politik tapi mengaku sebagai aktivis pergerakan) melancarkan kritik kepada yang GOLPUT agar netral. Kalaupun mau mengkritik harus ke semua pihak. Bukan hanya kritik kepada petahana tapi juga kepada penantangnya, dengan alasan penantangnya juga punya kekurangan.

Si aktivis yang lupa diri atau makhluk yang pura-pura jadi aktivis akal sehatnya seperti sirna. Dia lupa konsekuensi berkuasa itu siap menerima kritik (di negara demokrasi) dan oposisi atau pihak yang berada di luar kekuasaan dibolehkan mengkritik tanpa keharusan memberikan puja-puji.

Si aktivis yang lupa diri atau manusia yang pura-pura jadi aktivis karena sudah menjadi tolol dia lupa bahwa GOLPUT dan pihak lain di luar kekuasaan tidak memiliki kewajiban untuk mengkritik pihak penantang atau oposisi. Oleh karena pihak penantang atau oposisi tidak sedang memegang kekuasaan. Lantas apa yang mau dikritik?! Apa kata kekuasaan,  “Begini cara mengkritik yang benar. Jangan asal kritik tanpa beri solusi”.

Tololnya setengah mati. Lantas dijawab oleh oposisi “Kalau mau solusi turun dari kursi dan kami yang ganti, biar kami beri solusi”. Tidak ada kewajiban pihak pemberi kritik memberikan solusi. Kecuali bagi mereka yg punya penyakit ketololan nomor 89.

Si aktivis yang lupa diri atau yang pura-pura aktivis itu tidak tahu kalau GOLPUT bukan gerakan netral karena bukan KPU (zaman Orba namanya LPU). GOLPUT gerakan yang memihak, berpihak pada nilai. Bukan berpihak pada uang, sekalipun dengan alasan profesionalitas.

Karena profesionalitas bukan semata-mata diukur pada bayaran (contoh: profesi dokter dan advokat yg bisa dilakukan secara probono).

Akhirnya kita maju tak gentar membela yg benar atau maju tak gentar tergantung yg bayar.

 

Penulis adalah Advokat Pembela Publik dan Dosen Hukum Tata Negara Niko Adrian Azwar, SH

 

Leave a Response