POLITIK

Indonesia Muda : Surat Suara Tercoblos 01, Jangan Salahkan Rakyat Mendelegitimasi KPU

Jakarta – Publik di Tanah Air dihebohkan dengan temuan puluhan ribu surat suara yang telah tercoblos untuk capres-cawapres 01 Jokowi-Ma’ruf dan caleg NasDem di Bangi, Selangor, Malaysia. Surat suara tercoblos yang dibungkus dalam puluhan karung plastik hitam itu ditemukan tersimpan di dalam rumah toko (ruko) tak berpenghuni.

Terkait dengan temuan kecurangan itu, Dewan Penasihat Indonesia Muda, Sangap Surbakti mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini terkesan memiliki keberpihakan kepada paslon 01.

“Pasalnya, surat suara yang tercoblos adalah surat suara paslon 01 dan caleg dari parpol koalisi 01,” kata Sangap dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/4/2019). Padahal, lembaga itu semestinya menjalankan fungsi sebagai wasit dalam kompetisi Pilpres 2019.

Selain itu, Sangap menilai KPU telah mendelegitimasi dirinya sendiri. Oleh karenanya, kata Sangap, jangan salahkan rakyat jika Pilpres 2019 rakyat tidak percaya KPU.
“Terbukti KPU telah melakukan pembiaran adanya kecurangan yang dilakukan salah satu paslon di Selangor, Malaysia,” imbuh Sangap.

Pihaknya pun mengingatkan soal keniscayaan people power jika masih ditemukan kecurangan yang sistematis pada Pilpres 2019.

“Indonesia Muda akan menggalang gerakan people power jika ditemukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019,” ungkap Sangap.

Bila KPU tidak bisa menyelesaikan sengkarut DPT dan Pemerintahan Joko Widodo membiarkan kecurangan ini, maka bisa saja akan terjadi perang sipil sesama rakyat yang direpresentasikan melalui masing-masing pendukung calon presiden.

“Bila situasi ini terjadi maka dapat dipastikan akan terjadi konflik sosial di hampir seluruh kota besar di negara ini,” tambahnya.

Untuk menghindari situasi seperti itu, maka sebaiknya KPU cepat menyelesaikan persoalan pemilih siluman yang terdaftar di DPT yang jumlahnya sampai jutaan orang.
“Gerakan people power bisa terwujud ketika rakyat tidak lagi percaya pada pemerintahan, lembaga hukum beserta sistem hukum itu sendiri. Kami menyerukan TNI dan Polri bersama rakyat mempertahankan kedaularan rakyat karena TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat,” pungkas Sangap.

Leave a Response